apakata

Catatan Teja Purnama

Merindukan Transparansi APBD

Administrator | Senin, 15 April 2013 - 18:58:45 WIB

Berapa besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Medan Tahun Anggaran 2013? Lontarkanlah pertanyaan itu kepada masyarakat dan jangan kecewa jika memang tidak banyak yang bisa menjawabnya.

Itu baru soal besaran. Lebih dalam sedikit, program apa saja yang dilakukan di suatu kecamatan yang bersumber dari APBD Medan 2013? Pertanyaan  lanjutan ini akan membuat kepala lebih pusing. Mungkin saja ada yang berkata, ”Ah, kalau itu cuma pejabat dan politikus saja yang boleh tahu!”

Ironis… Masyarakat yang merupakan pemangku kepentingan utama seluruh kebijakan publik dan kebijakan anggaran, namun tidak tahu besar anggaran tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di kotanya. Padahal dana APBD itu juga berasal dari pungutan pajak dan retribusi yang harus dibayar masyarakat.

Dokumen APBD yang sesungguhnya telah menjadi peraturan daerah (perda) itu seolah menjadi rahasia bersama petinggi bikorat, politisi dan segelintir orang yang bisa “mendekati” kekuasaan dengan berbagai cara. Kenyataan miris itu terjadi akibat belum menjelmanya transparansi anggaran menjadi sikap para pemegang kebijakan. Padahal transparansi merupakan motor penggerak demokrasi. Setiap orang dapat mengakses dengan mudah, menilai, dan memberi pendapat atas kebijakan mereka yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin.

Transparan dalam merancang, melahirkan, dan menjalankan pemerintahan seperti pintu yang senantiasa terbuka bagi setiap warga untuk menyampaikan aspirasi maupun partisipasinya. Sikap ini juga mencerminkan keberanian bertanggung jawab, baik secara moral, politis, maupun hukum.

Sebaliknya,  ketertutupan pemerintah lebih memberi keleluasaan pikiran-pkiran buruk mereka yang berkuasa maupun tidak. Pikiran-pikiran itu bisa saja mengendap menjadi tumor ketidakpercayaan, bisa juga menjelma menjadi aksi menganiaya kepercayaan dan semangat kebersamaan. Pemerintah yang tertutup adalah sebuah oligarki yang hanya merasa perlu mementingkan kelompoknya demi melanggengkan hasrat bertahta dan berharta.

Sebagai warga Medan, penulis cemburu saat membaca berita tentang Jokowi yang dengan bangga berkunjung ke kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Maret lalu. Dia menunjukkan poster APBD DKI di hadapan pejabat BPK.

"Kami telah pasang poster APBD di kelurahan, kecamatan dan di tempat lain yang bisa dibaca masyarakat. Yang namanya transparansi bisa dilihat masyarakat, tidak hanya di web, tapi di poster," ucapnya.

Gerakan  Jokowi itu sesuatu sangat wajar dilakukan seorang pemimpin. Memang kewajiban pemimpin menerangkan kebijakannya – termasuk soal anggaran - kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan kepadanya.

Lantas, kenapa gerakan Jokowi ini kelihatan hebat dan mendapat tepukan meriah dari berbagai media massa? Tidak lain, tidak bukan, karena dia berani transparan. Berani membuka pintu bagi warga untuk melihat kebijakannya, menilai maupun menyampai aspirasi juga partisipasi.

Kalau memang gerakan Jokowi itu wajar dan biasa, kenapa para pemimpin di Sumut belum bisa transparan? Di Medan, misalnya, dokumen APBD yang telah di-perda-kan begitu sulit diperoleh. Jangankan warga biasa, sering pula jurnalis kesulitan memperoleh informasi berkaitan dengan penggunaan uang rakyat itu. Bahkan di laman resmi Pemko Medan, www.pemkomedan.go.id, juga tak bisa dilihat.

Memang sebelum membuat rancangan APBD, pemerintah menggelar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dihadiri para berbagai komponen masyarakat. Pertanyaannya, apakah musrenbang itu merupakan representasi aspirasi warga? Okelah, itu sangat tergantung siapa yang menjadi pesertanya. Tetapi apakah hasil musrebang itu diakomodir APBD? Pertanyaan ini bisa terjawab jika APBD yang telah disahkan menjadi peraturan daerah itu dapat diakses dengan mudah oleh warga.

Bandingkanlah dengan DKI Jakarta. Di situs resmi Pemprov DKI, www.jakarta.go.id,  kita dapat melihat program dan alokasi anggaran di setiap dinas. Bahkan situs itu juga menginformasikan  lembaga-lembaga yang menerima dana bantuan sosial lengkap dengan jumlah dana  yang diterima. Sebenarnya kebijakan ini sudah  membuktikan adanya gerakan transparansi, namun itu belum cukup sehingga Jokowi merasa perlu membuat postes-poster APBD yang memuat program dan alokasi anggaran pada masing-masing kecamatan.

Langkah Jokowi itu patut diteladani, oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk Wali Kota Medan. Upaya transparansi APBD secara menjadi sebuah gerakan yang memenuhi hak warga kota. Setiap orang dapat mengawasi pemerinahan sehingga ruang gerak koruptif relatif menyempit.

Sekadar mengingatkan, Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN juga menegaskan transparansi adalah salah satu prinsip harus dianut penyelenggara pemerintahan. Undang-undang itu juga mempertegas adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara (baca  Penjelasan Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999) Undang-undang itu menunjukkan niat baik penyelenggara negara mewujudkan transparansi sebagai salah satu pilar pemerintahan yang baik dan bersih.

Selain itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerapkan gerakan transparansi anggaran itu dengan Aski Open Government (OGI). Kementerian itu pun mengeluarkan Surat Edaran tanggal 29 Juni 2012. Isinya memerintahkan setiap kepada daerah mempublikasikan rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarakn program dan kegiatan di masing-masing kecamatan. Pengumuman itu harus dibuat selambat-lambatnya sebulan setelah Rancangan APBD disahkan menjadi peraturan daerah. Surat Edaran bermonor 140/667/Keuda itu ditandatangani oleh Dr Yuswandi A Tumenggung selaku Direktur Keuangan Daerah itu juga berisikan pokok-pokk kebiakan yang harus dilakukan pemerintah daerah agar lebih transparan dalam menyelenggarakan pembangunan.

Pertanyaannya, apakah Pemko Medan sudah melaksanakan kewajiban yang ditetapkan kementerian dalam negeri ini? Jika belum dilaksanakan, mungkin aturan ini bisa menjadi langkah awal bagi seorang Walikota Medan, Rahudman Harahap, untuk menjadi seorang pemimpin yang transparan dan tetap mendapat kepercayaan dari warga yang telah memilihnya. 

Pemerintahan yang baik dan bersih tentu berani dan merasa perlu transparan. Menjamin kemudahan warga mengakses informasi kebijakan anggaran adalah tugas mulia dari seorang pemimpin telah mendapat amanah dari pemilihnya. 










Komentar Via Website : 7
obat penyubur kandungan
08 Februari 2014 - 12:56:51 WIB
jual obat penyubur kandungan alami
http://goo.gl/qf6zVJ
obat sipilis
10 Februari 2014 - 10:16:19 WIB
Obat Sipilis Alami
http://goo.gl/xPlxtb
obat penyubur kandungan
10 Februari 2014 - 13:11:09 WIB
Jual obat Penyubur Kandungan, Pesan Via SMS BARANG SAMPAI BARU BAYAR. http://goo.gl/qf6zVJ
obat lemah syahwat
11 Februari 2014 - 11:34:52 WIB
Obat Lemah Syahwat Alami
http://goo.gl/wCPfDA
Obat Penyubur Kandungan Alami
12 Februari 2014 - 11:28:21 WIB
Keep on fireeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..!!!
http://goo.gl/pYKgpr
Obat Gagal Jantung Kongestif
21 April 2014 - 13:34:21 WIB
Kunjungan pertama gan ! :-)

http://goo.gl/HCCkvp
obat kuat alami pria
27 Mei 2014 - 12:42:02 WIB
thanks infonya gan http://goo.gl/eKgfWa
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)